Ditemukan 2639 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
- pra peradilan
Putus : 02-10-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN BLITAR Nomor 01/Pid.Prap/2014/PN Blt Tanggal 2 Oktober 2014 — - S U N O T O
- Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota
254 — 122
254 — 122
., dari Bagian Hukum Polres Blitar Kota ;Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA Alasan pemohon dalam gugatan Pra Peradilan yang diajukan pemohon adalah sebagaiberikut :1. Bahwa pemohon adalah pelapor atas laporan Polisi No. : LP/93/V/2013/RESTABLT tanggal 28 Mei 2013 dengan terlapor MARIA RATNA MINDIYANI atas dugaantelah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah.2.
Memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkanberkas penyidikan kepada jaksa penuntut umum di Kejasaan Negeri Blitar.DALAM EKSEPSI.Bahwa eksepsi dari Termohon dan menanggapi gugatan Pra Peradilan Pemohonadalah sebagai berikut :1. Bahwa benar Pemohon adalah pelapor atas laporan Polisi No. : LP/93/V/2013/RESTA BLT tanggal 28 Mei 2013 dengan terlapor MARIA RATNA MINDIYANIatas dugaan telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atassumpah.2.
Menyatakan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima untuk sebagian atauseluruhnya.4. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatanpra peradilan.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan buktibukti surat berupa foto copy yaitu :1. Surat Tanda Bukti Lapor No. TBL : 93/V/2013/RESTA BLT, an. Pelapor SUNOTOalias LIEM SOE LIONG, tanggal 28 Mei 2013 ( Bukti P1 ) ;2.
Putus : 04-06-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Pra-Peradilan/2018/PN Gto Tanggal 4 Juni 2018 — - ZAINUDIN HASIRU, DK
LAWAN
- KEPALA KEJAKSAAN RI Cq. KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
512 — 392
512 — 392
Putus : 13-10-2011 — Upload : 04-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/PID/2011 Tanggal 13 Oktober 2011 — RAINA br. PASARIBU
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor : 62 PK/PID/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (pra peradilan) dalam tingkat peninjauan kembalitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :RAINA br. PASARIBU, bertempat tinggal di Dusun Kampung Jawa,Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu,dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SULAIMAN SALEH,SH.
SAMSON MUNTHE,Keduanya bertempat tinggal di Dusun Kampung Jawa, DesaTerang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Labuhan Batu Utara,Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu para Termohon,Mahkamah Agung tersebut;Membaca Suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Pra Peradilan telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan NegeriRantauprapat No. 01/ PID.PRA/2010/PN.RAP. tanggal 04 Mei 2010 yang
Subsidair.Apabila Hakim Pra Peradilan berpendapat lain, mohon suatu putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.01/PID.PRA/2010/PN.RAP tanggal 4 Mei 2010 adalah sebagai berikut :e Menolak permohonan Pemohon;e Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sahmenurut hukum;e Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasaPemohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon
ditindak lanjuti dengan proses hukum pidana;Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pra peradilan sama sekalitidak mempertimbangkan syaratsyaratt yang perlu dilakukan seseorang untukmendapatkan haknya setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap, yaitumelalui Pasal 207 ayat (1) Rbg.
peradilan tidak dapat diajukanupaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : RAINA Br.
Register : 23-09-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 10/PID.PRAP/2016/PN RAP Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana
- MANUMPAN BUTAR-BUTAR
- SINTA PARULIAN BR. MANIK
Lawan
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia
164 — 40
164 — 40
Tempat TanggalLahir Tanah Jawa, Tanggal Lahir 10 Oktober1960, Agama Kristen Katolik, PekerjaanWiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, AlamatDusun VI Pulo Angin, Desa Aek Korsik,Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten LabuhanbatuUtara, Propinsi Sumatera Utara ;Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaIMBON MANIK, SH, dari Kantor Advokat MANNA& Rekan, berkedudukan di Propinsi SumateraUtara di Jalan Belibis Perumahan Graha RaisaBlok C 12 Rantauprapat, selanjutnya disebutSCDAGAI .........eeeeeeeeeeeeees Pemohon Pra
Peradilan;Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara c.q Kepala Kepolisian ResorLabuhanbatu c.q Penyidik Tipiter KepolisianResor Labuhanbatu c.q Penyidik PembantuKepolisian Resor Labuhanbatu, yang beralamatdi Jalan Mh.
Pada saat Pemeriksaan Sidang Pra Peradilan menghadapkanPemohon dan Pemohon Il dalam sidang untuk didengarketerangannya.2. Memerintahkan pada Termohon untuk menghadiri Persidangansecara inperson dan pada Termohon untuk membawa seluruhberkas yang ada yang menyangkut dugaan tindak Pidana yangtermaktub dalam Pasal 310 jo. 311 KUHPidana yang dilakukan olehMANUMMPAN BUTARBUTAR DAN SHINTA PARULIAN Br. MANIKkedalam Persidangan Pra Peradilan dan menyerahkan pada HakimPra Peradilan.3.
Memerintahkan pada Termohon untuk menghadirkan Pelapor, danseluruh saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Termohondalam perkara dugaan tindak Pidana yang dilakukan terhadapNURMALA SIBURIAN yang termaktub dalam Pasal 311 jo. 310KUHPidana untuk dimintai keterangannya dan dilakukan konfrontir.Bahwa atas permohonan Pra Peradilan ini Pemohon memohon Putusan :a.Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PNRAPb.
Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;dan/atau Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dan Prinsipal Pemohon,sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukanPemohon
Register : 10-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Mrh Tanggal 25 Oktober 2016 — - Normawati Binti Muhammad sebagai Pemohon
- Pemerintah Negara RI Cq. Kapolri Cq Kapolda Kalimantan Selatan Cq Kepala Kepolisian Resort Barito Kuala Cq Kepala Kepolisian Sektor Marabahan sebagai Termohon
111 — 36
111 — 36
Register : 28-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 5/PID.PRA/2016/PN RAP Tanggal 6 April 2016 — Pidana
- KHAIRINA, S.p.d,
131 — 22
131 — 22
Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan No : 05/PraPid/2016/PN-RAP tersebut dari daftar Register Perkara Pra Peradilan yang dibuat untuk itu;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;
(lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal95 KUHAP, apabila yang Mulia Hakim Pra Peradilan berpendapat lain,Pemohon memohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakanoleh juru sita Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2016 untuk bersidangtanggal 06 April 2016;Menimbang sebelum hari persidangan tersebut, tertanggal 30 Maret 2016pemohon mengajukan pencabutan Pemohon perkaranya sesuai dengan suratpernyataa/ pencabutan pemohon;Menimbang, bahwa pemohon
SIREGAR dan BRIPKA PUJI S kepada Pemohon PraPeradilan KHARINA S.Pd tertanggal 30 Maret 2016, sehingga hakim menyatakanpermohonan Pra Peradilan Pemohon dicabut;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan Pemohondicabut maka permohon Pra Peradilan Pemohon tersebut haruslah dinyatakanGUGUR dan harus pula di coret dari Register Pendaftaran Perkara yang diperbuatuntuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan Pemohondinyatakan dicabut, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan
Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan No05/PraPid/2016/PNRAP tersebut dari daftar Register Perkara PraPeradilan yang dibuat untuk itu;3.
Register : 01-08-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 1/PID.PRA/2016/PN.SKW Tanggal 15 Agustus 2016 — BENY Anak HARIYANTO
LAWAN
KEPOLISIAN RESORT SINGKAWANG
184 — 44
184 — 44
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/PID/2010 Rustam bin Baidowi >< Menteri Kehutanan RI
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2010 Suhendra Prawira Widjaja bin A. Sabana >< Kepolisian RI
184 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 09-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN Smg Tanggal 13 Nopember 2017 — ARIF WIJAYA, ST. alias ARIF WIJAYA, ST Bin KASETYAN (Alm), Tempat lahir : Malang, Tgl Lahir : 20 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl. Simo Sidomulyo 9/92 Rt 05 Rw 15 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya atau Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husono Gg 28 Baru Blok D, No. 10 Rt 5 Rw 2 Kel, Rundu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Agama : Islam.Pendidikan : S- 1. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ENRICO ADITYA SH.MH. dan JUNASRIL AGUS SH. Advokat /Penasihat Hukum di Jl. Semarang Indah C8/8 Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN.
Melawan :
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH, Jabatan Penyidik Polri alamat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH, Jabatan Jaksa Penuntut Umum, alamat di Jl. Pahlawan No. 14 Semarang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PRAPERADILAN
389 — 234
389 — 234
Register : 05-11-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 1/Pid.Pra/2014/PN Tbk Tanggal 27 Nopember 2014 —
66 — 44
66 — 44
Register : 29-08-2016 — Putus : 16-09-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 4/Pen.Pid.Pra./2016/PN.Kpg Tanggal 16 September 2016 — ALOYSIUS ASALAU, dk Melawan WINARNO, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, dk
134 — 55
134 — 55
Putus : 21-01-2008 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98PK/Pid/2007 Tanggal 21 Januari 2008 — I WAYAN TAMA ; .I KETUT SUDIA, ; I WAYAN NAMBREG ; I NYOMAN RUKEG, ; I WAYAN SINTER, ; I KETUT RADIO ; I NYOMAN SIRDA ALS.TENGKENG ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA
KEPOLISIAN R.I. qq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
BALI,
96 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 98 PK/Pid/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat Peninjauan Kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Pra Peradilan :1.
;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan permohonan pra peradilan dari Para Pemohon/Terbanding tidakdapat diterima ; Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon/Terbanding dalam duatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah) ;Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 14 Juni2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal14 Juni 2007, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.35/Pid.Prap/2007/PT.Dps. tanggal 29 Mei
HakimBanding tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun pertimbangannyamaka konsekwensi yuridisnya putusan tersebut menjadi cacat hukum danharus dibatalkan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan ke dan ke IL:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dasarpermohonan Pemohon adalah Pasal 80 KUHAP yang bila dihubungkan denganPasal 77 butir a KUHAP dan Pasal 1 (Penjelasan Umum) butir 10 A KUHAPmaka dapat dikategorikan sebagai Pra
Peradilan.
Dan dikarenakan termasukdalam putusan Pra peradilan, maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidakdapat dimintakan banding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi/Judex Factitelah salah menerapkan hukum ;Hal. 17 dari 19 hal. Put.
Putus : 09-01-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820K/PID/2003 Tanggal 9 Januari 2007 — Drs. OHIAO HALAWA vs. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Nias (Kapolres Nias)
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015 Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
178 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Lgs Tanggal 17 Nopember 2016 — Abdullah
299 — 88
299 — 88
Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon (Abdullah) gugur;2. Menetapkan biaya perkara nihil ;
PUTUSANNomor 1/Pid.Pra/2016/PN LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili Permohonan Pra peradilandalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Permohonan Pra peradilan dari:Abdullah, Tempat Lahir Bandar Khalifah, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Petua Saleh Desa BandarKhalifah Kec. Bendahara Kab.
Baru pada akhir nya diketahui bahwaorang yang tidak dikenal tersebut adalah Termohon Ill dan IV;Bahwa selama proses perawatan baik dari Rumah Sakit Umum Langsasampai Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan sampai Pemohon dikembalikanlagi ke Rumah Sakit Umum Langsa Pemohon tetap dijaga dan digari/diborgoltangannya oleh pihak Termohon Ill dan M meskipun kondisi Pemohon tidakberdaya dengan kata lain jangankan lari duduk saja susah dan hal ini terjadisampai Gugatan Pra Peradilan ini diajukan;Bahwa dari seluruh
peradilan karena terinpirasi dari prisipprinsipyang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam system peradilan AngloSexon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusiakhususnya terhadap hak kemerdekaan maka Habeas Corpus art memberikan hakkepada seseorang melalui suatu perintah surat pengadilan untuk menuntutpejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggarhukum sehingga melaksankan hukum pidana formil tersebut benarbenar sahsesuai dengan ketentuan
Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon(Abdullah) gugur;2.
Menetapkan biaya perkara nihil ;Demikianlah diputus pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2016 olehkami Muhammad Dede Idham, SH. selaku Hakim Pra Peradilan padaPengadilan Negeri Langsa, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Langsa Nomor : 1/Pid.Pra/2016/PN.Lgs tanggal 04 Oktober2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu. juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nila Kesuma WardhaniHasibuan, SH.
Register : 21-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb Tanggal 31 Agustus 2017 — N a m a
U m u r
P e k e r j a a n
A l a m a t :
:
:
: Drs. PAULUS SEMUEL PUTTILEIHALAT.
53 Tahun.
Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
Jl. Kabaressy Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dan saat ini sementara ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Maluku-Tantui Kota Ambon.
Selanjutnya disebut sebagai âÃÂàPEMOHON âÃÂÃÂ.
M e l a w a n :
PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU Cq. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, berkedudukan di Jalan Tulukabessy No. 23 Ambon- Provinsi Maluku, Selanjutnya disebut sebagai âÃÂÃÂTERMOHONâÃÂà.
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Praperadilan Nomor : 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Telah mendengar :
1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan/pendapat ahli dipersidangan ;
3. Keterangan Para Pihak dipersidangan ;
408 — 230
408 — 230
Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.2. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon sesuaiSurat Perintah Penangkapan No. SP. Tangkap. 01 / PPNSDK / VII /2017, Tanggal 16 Agustus 2017 adalah tidak sah.3. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat PerintahPenahanan Nomor. SP.Han.01 / PPNSDK / VIll / 2017, Tanggal 16Agustus 2017 adalah tidak sah.4.
perintahpenahanan diketahui bahwa penahanan dilakukan guna penyerahan tersangkadan barang bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum.Menimbang bahwa sebaimana diketahui dari bunyi pasal diatas bahwapenahanan hanyadapat dilakukan dengan alasan tersangka atau terdakwa akanmelarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana.Menimbang bahwa sehingga dengan demikian tidak ditemukan klausuluntuk penyerahan tersangka atau terdakwa dan barang bukti Kepada JaksaPenuntut Umum sehingga Hakim Pra
peradilan berpendapat pemeriksaanperkara tingkat penyidikan sudah selesai dan kalau tersangka atau terdakwadikhawatirkan melarikan diri harusnya sudah dilakukan penahanan sejakdimulainya penyidikan sebagaimana jawaban termohon yang menyatakanbahwa Termohon sudah sering dipanggil tetapi tidak hadir.Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dalam KUHAP maupunPERKAP bahwa penyerahan Tersangka dan barang bukti haruslah melaluiPenyidik Polri sehingga seharusnya Termohon tidak perlu lagi mengambiltindakan
Upload : 30-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/PID/2010 George Gunawan Bsc, SH >< Pemerintah RI
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-06-2005 — Upload : 14-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406K/PID/2005 Tanggal 29 Juni 2005 — HUTABAGAS Alias BANGSA SAGALA
136 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-01-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 23/Pid/2016/PT SMG Tanggal 27 Januari 2016 — ROZIN Bin MUHISAM
98 — 0
98 — 0
M E N G A D I L I :- Menyatakan permintaan banding dari Pemohon banding/ Pembanding Pra Peradilan tidak dapat diterima ;----------------------------------------------------- - Membebankan biaya perkara kepada negara dalam kedua tingkat Pengadilan